Penerangan Kodam Iskandar Muda Juara 1 Lomba Jurnalistik Tingkat TNI AD

LIPUTAN07 | Jakarta – Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda (Kapendam IM) Letnan Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal menghadiri Rapat Evaluasi Fungsi Penerangan TNI AD TA 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.T.E., M.M., menekankan pentingnya rapat evaluasi ini sebagai momentum strategis untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas fungsi penerangan di jajaran TNI AD.

“Rapat evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah momen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Orientasi kita adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas,” ujar Kadispenad saat memberikan arahan kepada para Kepala Penerangan (Kapen) Kotama dan Balakpus TNI AD.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana juga menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan menyamakan visi dan persepsi insan penerangan dalam menghadapi tantangan informasi di era global. Publikasi yang positif dan efektif, lanjutnya, menjadi kunci memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD.

“Setiap masukan dan saran dari rapat evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun program kerja ke depan, sehingga fungsi penerangan dapat terus relevan dan adaptif,” imbuhnya.

Dalam sesi paparan, sejumlah materi strategis disampaikan, meliputi pembinaan fungsi penerangan, penerangan umum, penerangan khusus, penerangan satuan, penulisan strategis, hingga liputan dan produksi. Acara ini juga menghadirkan pembicara dari Drone Emprit yang membawakan topik “Prediksi Persepsi Publik di Media Sosial tentang TNI AD.”

Selain diskusi dan evaluasi, kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi terhadap prestasi jajaran penerangan TNI AD. Pendam Iskandar Muda berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, yaitu Juara 1 Kategori Publikasi Kegiatan Teritorial TA 2024, kemudian Juara 1 Lomba Video Candid Camera TA 2024 dan Juara 3 Lomba Foto Jurnalistik TA 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kadispenad kepada Kapendam IM, Letnan Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Pendam IM dalam menjalankan tugasnya.

Melalui rapat ini, diharapkan fungsi penerangan TNI AD terus berkembang dan adaptif terhadap dinamika zaman, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Prestasi Gemilang! Kodim 0101/Kota Banda Aceh Sabet Juara Pertama Lomba Karya Bakti TNI

LIPUTAN07 | Jakarta, Cilangkap – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kodim 0101/Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr (Han). Dalam momen yang penuh kebanggaan, Kodim 0101 berhasil meraih Juara Pertama pada Lomba Karya Bakti TNI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI.  

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., dalam acara Rapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran (Progjagar) Bidang Teritorial TNI Tahun Anggaran 2024, bertempat di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (13/12/2024).  

Dengan mengusung tema besar “TNI Modern Bersama Rakyat, Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju,” lomba ini menilai berbagai aspek kontribusi nyata TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kodim 0101/Kota Banda Aceh tampil unggul dengan program Karya Bakti dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, hingga Polri. Instansi terkait seperti BPBA Aceh, DLHK3 Kota Banda Aceh, Basarnas, dan Satpol PP turut berpartisipasi, serta tak ketinggalan Menwa Universitas Syiah Kuala dan siswa-siswi SMK Penerbangan Aceh.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama, tidak hanya TNI, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang bersinergi mendukung program karya bakti kami,” ujar Kolonel Widya Wijanarko.

Ia juga menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah bentuk komitmen Kodim 0101 untuk terus hadir sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, selaras dengan semangat TNI yang selalu bersama rakyat.  

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P., mengapresiasi kinerja Kodim 0101 yang dinilai mampu menjabarkan visi besar TNI untuk membangun Indonesia yang lebih baik. 

“Kodim 0101 telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI dan rakyat dapat menciptakan karya yang luar biasa. Ini adalah contoh yang patut ditiru,” ucapnya saat memberikan penghargaan.  

Kemenangan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi satuan TNI lainnya untuk terus memberikan karya nyata bagi masyarakat. Kodim 0101/Kota Banda Aceh telah membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya diraih dengan kerja keras, tetapi juga dengan komitmen kuat untuk selalu hadir di tengah-tengah rakyat.  

“Ini adalah langkah awal. Ke depan, kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas karya bakti demi Indonesia yang lebih maju,” tutup Kolonel Widya Wijanarko dengan penuh optimis.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Terpilih

LIPUTAN07| Jakarta - Pada tanggal 9 Desember 2024, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Fadhlullah (Dek Fadh) di Istana Negara, Jakarta. 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Bendahara DPD Gerindra Aceh, T. Irsyadi. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada pasangan Mualem-Dek Fadh yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030.

Presiden Prabowo berharap agar Mualem-Dek Fadh dapat memimpin Aceh menuju pembangunan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa dua fokus utama dalam pembangunan Aceh adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. 

Presiden menegaskan bahwa momentum ini adalah kesempatan bagi Mualem-Dek Fadh untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Salah satu pesan penting dari Presiden Prabowo untuk Mualem-Dek Fadh adalah menjaga dan merawat perdamaian di Aceh, yang merupakan hasil dari proses panjang rekonsiliasi setelah konflik. 

“Pemerintah Pusat sangat memperhatikan rakyat Aceh,” ungkap Mualem, yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi.

Mualem merasa bangga akan perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo, ia mengatakan, “Langkah utama dalam membangun Aceh, nanti semua program pembangunan akan disinkronkan dengan program Presiden Prabowo.” Pernyataan ini menunjukkan strategi Mualem dalam menyelaraskan visi dan misi pembangunan Aceh dengan program-program nasional yang dicanangkan oleh Presiden.

Selanjutnya, Mualem menjelaskan bahwa visi dan misinya untuk Aceh sejalan dengan program pembangunan Presiden Prabowo, sehingga diharapkan semua program pembangunan Aceh dapat terwujud dengan lebih mudah. 

Ia menekankan komitmennya untuk mengurangi angka pengangguran, menekan kemiskinan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh. “Intinya mewujudkan Aceh islami, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya tegas.

Pertemuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Mualem-Dek Fadh untuk bertemu dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, termasuk Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Prof. Yusril Ihza Mahendra. 

Melalui pertemuan ini, Mualem-Dek Fadh menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam membangun hubungan yang baik dengan pemimpin tingkat pusat serta memperkuat peran Aceh dalam pembangunan nasional.

pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh terpilih ini menggambarkan harapan besar bagi masa depan Aceh. 

Dengan dukungan dari Presiden dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Aceh diharapkan dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam lima tahun mendatang.[]

Dek Fadh Bahas Masalah Haji Dalam Pertemuan Dengan Kementerian Agama dan BP Haji

LIPUTAN07 | JAKARTA – Pasangan calon pemimpin Pemerintah Aceh, yang diwakil oleh calon wakil gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh melakukan pertemuan penting dengan, Wakil Menteri Agama RI, Romo R Muhammad Syafi’i di

kantor kementerian agama dan dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) di Jakarta, Kamis 5 Desember 2024

Pertemuan tersebut membahas isu strategis, terutama tentang pelaksanaan haji dan rencana menjadikan Aceh sebagai satu-satunya embarkasi haji di Indonesia.

Juru bicara Badan Pemenangan Aceh Mualem Dek Fadh, Mahfudz Y Loethan menyebutkan, Dalam pertemuan tersebut, Calon wakil gubernur Aceh Dek Fadh, menekankan pentingnya peran Aceh sebagai Serambi Mekah untuk mendukung pengelolaan haji yang lebih efisien dan bermakna. Ia menyatakan, 

"Aceh memiliki sejarah panjang sebagai pintu gerbang Islam di Indonesia. Dengan menjadi satu-satunya embarkasi haji, Aceh dapat memberikan pelayanan haji yang lebih terpusat dan efisien, sekaligus meningkatkan nilai strategis daerah ini di kancah nasional maupun internasional." Sebut Dek Fadh

Rencana ini didasarkan pada sejumlah keunggulan geografis dan historis Aceh. Lokasi Aceh yang dekat dengan Arab Saudi dapat mengurangi waktu dan biaya penerbangan. 

Selain itu, Aceh memiliki infrastruktur memadai, termasuk Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang telah siap melayani penerbangan langsung ke Tanah Suci.

 "Aceh memiliki posisi strategis yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Jika menjadi satu-satunya embarkasi haji, Aceh tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan haji nasional tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Aceh. 

Kami mendukung penuh langkah ini dan akan memastikan semua elemen masyarakat terlibat dalam mewujudkannya," ujar Dek Fadh

Sementara itu, pihak BP Haji menyambut baik gagasan ini, Gus Irfan juga menyebutkan beberapa hal penting yang perlu diatasi, seperti penyediaan fasilitas pendukung bagi jamaah dari seluruh Indonesia, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Fadhlullah optimis bahwa rencana ini dapat diwujudkan. 

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, Kementerian Agama, dan BP Haji serta pihak lainnya untuk mewujudkan Aceh sebagai pusat embarkasi haji nasional. Ini bukan hanya soal Aceh, tetapi juga tentang memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia," ujarnya.

Rencana ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan perekonomian Aceh, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menyusun peta jalan realisasi embarkasi haji Aceh.

Hadir dalam pertemuan ini, Teuku Irsyadi bendahara umum BPA, ketua Gemira Aceh, Ustadz Nazar Yahya L.c. dewan pakar BPA Ustad Muhammad Riza, Muhammad Daud dan Muhammad Fajri.

Polri Harus tetap Independen, Wacana Pengalihan ke Kemendagri atau TNI Dinilai Ahistoris

LIPUTAN07 | Jakarta – Wacana untuk mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka di ruang publik. Gagasan ini menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi.

Pitra Nasution, seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa ide tersebut tidak hanya ahistoris, tetapi juga bertentangan dengan realitas peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.

“Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum,” ujar Pitra Nasution, Minggu, 1 Desember 2024.

Pitra menambahkan, mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau TNI dikhawatirkan dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi. Menurutnya, Polri sebagai institusi sipil bersenjata dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari struktur kekuasaan tertentu.

“Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi,” tegasnya.

Lebih jauh, Pitra juga menyoroti potensi terganggunya supremasi hukum jika Polri dipindahkan ke bawah Kemendagri atau TNI. Ia mengingatkan bahwa reformasi institusi keamanan, termasuk Polri, adalah hasil perjuangan panjang yang tak boleh disia-siakan.

“Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah,” kata Pitra.

Sebagai masyarakat yang peduli pada demokrasi dan supremasi hukum, Pitra mengajak publik untuk bersikap kritis terhadap wacana ini. Menurutnya, mempertahankan Polri sebagai institusi independen di bawah kendali Presiden adalah langkah terbaik untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan keberlanjutan reformasi institusi.

“Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.

Presiden Prabowo : Guru adalah Pilar Utama Pembangunan bangsa, dan Pendidikan adalah Kunci Kebangkitan Indonesia

LIPUTAN07 |  Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Kamis (28/11/2024). Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka. 

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

Sumber: BPMI Setpres

Habiburokhman Serukan APH Netral Saat Kawal Hitung Suara Pilkada Aceh

LIPUTAN07 | JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluarkan seruan penting terkait netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan dan pengawalan proses perhitungan suara Pilkada Aceh 2024.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis (28/11/2024), Habiburokhman mengajak seluruh APH menjaga netralitas dan agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mencederai demokrasi serta merusak integritas proses Pilkada di Aceh.

"Kami mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam proses apapun yang dapat mencederai demokrasi dan merusak hasil Pemilu Pilkada. Kita semua harus memastikan bahwa suara rakyat Aceh dihitung secara jujur dan transparan," ujar Habiburokhman.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya peran Komisi Independen Pemilihan (KIP), pihak kepolisian dan unsur lainnya dalam memastikan proses perhitungan suara berlangsung dengan baik dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

"KIP Aceh memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar. Oleh karena itu, APH harus mendukung dan membantu KIP dalam mengawal proses ini agar hasil yang tercapai adalah hasil yang benar-benar mencerminkan suara rakyat Aceh," tegasnya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa setiap bentuk kecurangan dalam proses perhitungan suara akan sangat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. 

"Jangan biarkan kecurangan apapun terjadi dalam proses ini. Kami mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama menjaga integritas pemilu ini, sehingga suara rakyat Aceh tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan yang merugikan," tambahnya.

Menurut Habiburokhman, langkah-langkah pengawasan yang ketat dan akuntabilitas tinggi adalah kunci untuk memastikan bahwa Pilkada Aceh berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima oleh rakyat Aceh.

"Mari kita semua kawal proses perhitungan suara ini. Suara rakyat adalah suara yang sah, dan kami percaya bahwa masyarakat Aceh menginginkan pemilihan yang jujur dan adil. Jangan biarkan demokrasi kita tercemar dengan kecurangan!," pungkas Habiburokhman.

Terpisah, Wakil Ketua Partai Gerindra Aceh sekaligus Juru Bicara Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh, Mahfudz Y Loethan menyampaikan bahwa proses pemilihan di Aceh berlangsung dengan aman dan damai.

Pasangan nomor urut 02, Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) berhasil meraih kemenangan pada Pilkada Aceh 2024. 

Sejumlah tokoh penting terus memberikan ucapan selamat kepada Mualem-Dek Fadh atas kemenangan ini.

"Sejumlah petinggi partai koalisi pendukung 02, termasuk beberapa yang saat ini menjabat sebagai menteri memberikan ucapan selamat kepada Mualem-DekFadh, " ujar Mahfudz.

Berdasarkan hasil sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh, pasangan Mualem-Dek Fadh meraih 1.434.618 suara atau 52.99 persen dari rivalnya, Bustami Hamzah-M Fadhil Rahmi dengan suara 1272.841 atau 47.01 persen.()

Buka OKK Angkatan XVIII di DKI Jakarta, Ini Arahan Ketum PWI Hendry Ch Bangun

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun membuka Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI DKI Jakarta Angkatan XVIII di Aula Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu, 30 Oktober 2024. (Dok PWI Pusat)

LIPUTAN07|JAKARTA - Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengingatkan wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahwa PWI itu merah putih, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hendry Ch Bangun yang dikenal dengan panggilan HCB mengingatkan itu dalam pidatonya ketika membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI DKI Jakarta Angkatan XVIII di Aula Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut HCB, kegiatan OKK sangat bagus karena pembekalan bagi calon Anggota Biasa PWI agar mereka memahami kewajiban sebagai anggota PWI.

Mantan wartawan Kompas ini juga mengingatkan 50 peserta OKK bahwa PWI itu merah putih, PWI itu NKRI harga mati, PWI itu berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Nggak ada yang lain, hanya itu aja. Jadi kalau wartawan mau nulis berita, kerangka berpikir kita adalah kita warga negara Indonesia ikut berjuang menjaga kedaulatan bangsa sebagaimana diputuskan dalam Kongres I PWI pada 1946,” kata Hendry.

Dijelaskan Hendry, bagi PWI, pertama-tama anggotanya harus warga negara Indonesia dan harus berprofesi sebagai wartawan.

Dalam menjalankan tugas, acuan wartawan itu tertuang dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) yakni Pancasila dan UUD 45, bukan tujuan yg lain.

“Itu yang harus ditekankan,” tambahnya.

Terkait polemik yang dialami PWI Pusat saat ini, Hendry mengatakan sebetulnya tidak ada masalah tapi ada orang-orang yang menginginkan ini jadi masalah.

“Kita ini yang sah. Kita ini yang memiliki SK Kemenhumkam, ada AHU-nya yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2024. Itu sah dari negara. Yang lain itu nggak punya,” tegas Hendry.

Ditambahkan Hendry, kalau dalam organisasi hanya ada satu SK Kemenhumkan. Kalau ada yang mengaku-ngaku PWI, harus dipertanyakan apa dasarnya.

“Bikin KLB apa, yang ikut hanya segelintir orang. Dalam organisasi itu kalau buat KLB harus ada dua pertiga yang hadir mengusulkan. Di Indonesia harus ada 26 provinsi. Kalau hanya 25 tetap tidak sah, apalagi ini hanya segelintir orang ya, tidak sah,” imbuhnya.

Menurut Hendry, jika ada yang mengaku-ngaku PWI atau Ketum PWI, biarkan saja.

“Kita yakin karena kita yg benar dan sah menurut UU, kita yang akan menjadi pihak yang benar,” ujarnya.

Sementara Ariando Dijan Winardi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI DKI Jakarta mengatakan, kegiatan OKK ini menjadi kegiatan pertama dan akan ada lagi kegiatan yang sama yang akan dilakukan oleh PWI DKI Jaya.

“Mungkin 2-3 kali dalam setahun kita akan buat kegiatan serupa,” kata Redaktur VOI Media ini.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan OKK harus dilakukan secara periodik.

Ia berharap dengan OKK ini peserta semakin memahami Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi wartawan yang profesional.

Kornelius Naibaho, Ketua Pokja PWI Jakart Barat menyampaikan dinamika PWI saat ini sangat luar biasa.

“Kami PWI Pokja Kota Jakarta Barat salah satu loyalis Ketum PWI yang diketuai Hendry Ch Bangun dan siap mendukung segala kegiatan beliau bersama Plt PWI Jaya yang diketuai Bang Donny. Salah satunya kegiatan OKK hari ini,” kata pria yang biasa dipanggil Kornel itu saat menyampaikan sambutan.

Dijelaskan Kornel, sebagai Ketua Pokja, hal berat yang ia lakukan adalah bagaimana menjalin keutuhan dari semua stakeholder yang ada di wilayahnya.

Ia juga menekankan bahwa dirinya melakukan kegiatan organisasi yang sehat.

Melalui kegiatan OKK ini, Kornel berharap akan melahirkan anggota PWI yang berkualitas, bermartabat, dan tidak membuat onar.

Kegiatan OKK ini menghadirkan tiga narasumber dari PWI Pusat dan PWI DKI Jakarta.

Abdillah, Bendahara PWI DKI Jakarta menyampaikan materi PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan anggota PWI.

Pemateri kedua Irmanto, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat memaparkan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Pemeteri ketiga Ary Julianto, Satgas Antihoax PWI Pusat menyampaikan materi UU Pers, Pedoman Pemberitaan, dan Media []

Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%

LIPUTAN07 |Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus membukukan kinerja yang solid dan sustain, dengan pertumbuhan laba 21,6% (yoy) pada Triwulan III 2024, menjadikan BSI masuk dalam bank dengan pertumbuhan laba lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional. Hampir semua indikator kinerja keuangan lainnya seperti aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat tumbuh dobel digit.

Per posisi hingga Triwulan III 2024, laba bersih BSI mencapai Rp5,11 triliun naik dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,20 triliun. Pertumbuhan laba yang sustain antara lain buah dari penerapan strategi bisnis yang tepat. BSI tetap fokus pada pembiayaan yang sehat dan sustain yakni di segmen konsumer dan ritel dengan komposisi 72,17% serta funding fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dengan komposisi 61,69% dari total DPK. Selain itu, BSI mengoptimalkan customer base yang saat ini mencapai 21 juta nasabah.  

Direktur Utama BSI Hery Gunardi bersyukur sampai saat Triwulan III 2024 kinerja BSI terus tumbuh solid, sehat dan sustain. ‘’Kami tetap tumbuh dobel digit sampai Triwulan III di tengah makro ekonomi yang cukup menantang dengan tingginya reference rate. Namun, BI mulai menurukan suku bunga acuannya.,’’ kata dia. 

BSI, lanjut Hery Gunardi, masih terus menumbuhkan segmen- bisnis yang potensial dengan kualitas terjaga sembari terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah terutama dari sisi digital. 

Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas bank, BSI menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,92% menjadi Rp301,22 triliun per posisi Triwulan III 2024 di mana komposisi DPK didominasi produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40% (yoy) menjadi Rp130,18 triliun. Adapun rasio dana murah (CASA) berada pada posisi 61,69%. 

Kenaikan tabungan sejalan dengan peningkatan customer base yang sejak merger rata-rata bertambah 2,5 juta nasabah pertahun. Untuk meningkatkan layanan, BSI terus memperbaiki layanan termasuk mempersiapkan SuperApps yang segera di-launching, selain menambah jumlah ATM, EDC, layanan QRIS, serta akses BSI Agen. 

Di sisi lain, DPK dari Tabungan Bisnis BSI sendiri per September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,83% (yoy). Tabungan Bisnis BSI merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan finansial bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. 

Untuk Tabungan Wadiah juga tumbuh 19,04%, BSI juga menawarkan nasabah produk yang khas syariah seperti Tabungan Haji BSI. Pada Triwulan III 2024, Tabungan Haji melonjak hingga 16,47% dengan penetrasi sebanyak 5,39 juta rekening. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan posisi BSI sebagai market leader Tabungan haji di Indonesia.   

Dengan struktur pendanaan yang baik, BSI dapat menawarkan pembiayaan kepada nasabah dengan kualitas terjaga. Tercatat pada Triwulan III 2024, total pembiayaan BSI mencapai Rp267,06 triliun tumbuh 15,28%, tumbuh diatas rata-rata industri yakni 11,30% per Agustus 2024. 

Semua segmen tumbuh positif double digit di mana segmen Wholesale tumbuh 12,17%, Retail 17,30% dan Consumer tumbuh 16,27%. Pertumbuhan pembiayaan yang positif diiringi dengan kualitas yang sehat dengan NPF Gross sebesar 1,97%. 

Dari beberapa produk pembiayaan BSI terdapat Produk Cicil Emas yang pertumbuhannya meningkat 143,41% dan memiliki NPF sebesar 0,00%. Produk ini merupakan unique product BSI yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi seiring dengan meningkatnya tren investasi emas. Pembiayaan cicil emas BSI naik 5-6 kali lipat sejak merger yang dipicu peningkatan harga emas secara signifikan.

Hery menambahkan dari disiplin pada fokus bisnis meningkatkan Pendapatan Margin Bagi Hasil bank sebesar Rp18,41 Triliun tumbuh 11,98% (yoy), sementara di sisi lain Fee Based Income juga tumbuh 30,14% (YoY) menjadi Rp3,94 Triliun, menjadikan PPOP BSI sebesar Rp8,52 triliun tumbuh 7,61% (YoY). Di sisi lain dengan kualitas terjaga ditandai dengan menurunnya NPF gross ke level 1,97% dan cost of credit ke level 0,97%.

Aset BSI per posisi September mencapai Rp371 triliun tumbuh 15,91% (YoY) dengan Return of Equity (ROE) berada pada posisi 17,59%.

Penetrasi Transaksi Digital BSI

Shifting transaksi nasabah ke digital juga terus meningkat tiap tahunnya. Transaksi melalui e-channel BSI mencapai 607 juta transaksi atau hampir 50x lipat transaksi di teller. Atau sekitar 97,94% transaksi nasabah BSI sudah menggunakan e-channel yang mencapai Rp709 triliun.

Untuk BSI Mobile, saat ini jumlah user mencapai 7,5 juta nasabah, dengan volume transaksi BSI Mobile mencapai Rp464,8 triliun dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 387,6 juta transaksi.

Hery menyampaikan untuk melengkapi layanan BSI Mobile, BSI dalam waktu dekat akan merilis SuperApps, yang merupakan pengembangan BSI Mobile yang diharapkan menjadi sahabat finansial, sosial, spiritual dan lifestyle. SuperApps ini akan sangat user friendly, dan memiliki fitur yang jauh lebih menarik yang membuat semua aktivitas keuangan nasabah menjadi mudah. Nantinya, pengajuan pembiayaan yang sifatnya sederhana dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa harus ke cabang.

Dukungan Komitmen Net Zero Emission Indonesia

BSI juga turut berkontribusi dalam melakukan green activity, di antaranya penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp62,5 triliun. Didominasi sektor SME (Rp34,1 triliun), Mikro (Rp15,1 triliun) dan pembiayaan SDA yang berkelanjutan (Rp6,7 triliun). 

Selain itu, kontribusi terhadap kemaslahatan umat juga dilakukan dengan menyalurkan lebih dari Rp189,6 miliar untuk program socioekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah serta avokasi.                                       

Tahun ini BSI berfokus pada proyek pembangunan fasilitas tempat ibadah baik permanen atau sementara guna memberikan kemudahan ibadah bagi masyarakat di fasilitas umum, membangun 20 Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia), membantu sebanyak 35 UMKM binaan dalam program Sentra UMKM BSI, dan juga optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa berprestasi untuk lebih dari 5.195 orang melalui program BSI Scholarship yang digagas bersama BSI Maslahat.

FENOMENA JAKSA AGUNG BURHANUDDIN

Oleh :Suparji Guru Besar Ilmu Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia lahir seumuran dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasang surut, timbul tenggelamnya lembaga ini seiring dengan kesadaran masyarakat atas pentingnya hukum dan penegakkan hukum.

Kejaksaan di bawah Jaksa Agung Burhanuddin seolah mengingatkan kejaksaan di masa lalu di bawah Jaksa Agung Suprapto, yang menangkap perwira dan mengadili menteri. Kejaksaan yang tegas dan berani menegakkan hukum adalah keinginan masyarakat. Jaksa Agung Burhanuddin dengan nyali pantang mundur dan didukung jaksa-jaksa pidana khusus menindak para pelaku tindak pidana korupsi jumbo, dengan kerugian negara yang timbul adalah trilyunan rupiah, modus operandi tindak pidana yang sistemik dan sulit, dengan pelaku yang sulit tersentuh hukum. Terobosan, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restorative (RJ) juga digagasnya, ribuan perkara telah diselesaikan dengan mekanisme RJ. Respon cepat terhadap permasalahan-permasalahan penegakan hukum di kejaksaan, juga dilakukannya. Pada masa Jaksa Agung Burhanuddinlah kepercayaan publik tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik. Pada sisi yang lain, serangan balik pun terjadi menyerang marwah kejaksaan republik Indonesia.

Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas AlAzhar, berkomentar bahwa serangan balik itu hal yang lumrah, apalagi bagi para jaksa yang tangguh di bawah kepemimpinan Burhanuddin.

Selanjutnya, Suparji menegaskan jangan kendor pemberantasan korupsi. Kejaksaan buktikan tindak pelaku korupsi sawit baik orang maupun korporasinya, pasal tindak pidana pencucian uang pun dipasangnya sebagai instrumen upaya pengembalian kerugian keuangan negara trilyunan rupiah. Apalagi di tengah statemen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mensinyalir kerugian negara 300 trilyun rupiah.

Pada akhirnya Suparji berharap pemimpin kejaksaan yg tegas dan bernyali adalah cocok saat di tengah bersemangatnya pemerintahan baru untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

Kejaksaan harus terus berbenah untuk menepati harapan rakyat. Pemimpin ysng bekerja untuk rakyat, pastilah dibela oleh rakyat.

Dalam konteks penuntutan tindak pidana khusus, harus ada pendekatan taktis yang menekankan kerja tim, pertukaran posisi, dan fleksibilitas di lapangan. Penyelesaian perkara di tahap penuntutan harus lebih baik, persentase penyelesaiannya perlu ditingkatkan dengan didukung landasan kebijakan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus secara integral sejak tahap penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang mengedepankan tidak hanya pemidanaan terhadap pelaku namun juga dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan.

Penegakan hukum tidak hanya semata bertumpu pada aspek represif, namun juga harus dilakukan langkah-langkah preventif, seperti meningkatkan kapasitas personal jaksa dalam penyelamatan aset hasil tindak pidana khusus guna peningkatan pengembalian keuangan negara merupakan isu penting dalam penegakan hukum nasional.

Strategi penanganan tindak pidana khusus tidaklah mungkin hanya dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam strategi penanganan perkara tindak pidana khusus dilakukan dengan cara tepat memilih kasusnya, tepat memilih timnya, tepat kontruksi yuridisnya, tepat strategi pengungkapannya, tepat pembuktiannya dan tepat memilih momennya.

Cara-cara yang komprehensif dapat dilakkan dengan megintegrasikan pendekatan “Follow The Suspect” (siapa bertanggung jawab), “Follow The Money” (penelusuran uang/harta benda/kekayaan lain); “Follow The Asset” (pemulihan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara); “Corruption Impact Assesment /CIA)” (kerawanan-kerawanan pada tata kelola pemerintahan/BUMN/ BUMD.

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, telah membangun fenomena penegakan hukum yang progresif dan humanis, dengan pendekatan komprehensif sehingga memberi dampak secara signifikan kepercayaan publik kepada pemerintah.[][]