Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Rabu, 30 Oktober 2024

Buka OKK Angkatan XVIII di DKI Jakarta, Ini Arahan Ketum PWI Hendry Ch Bangun

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun membuka Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI DKI Jakarta Angkatan XVIII di Aula Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu, 30 Oktober 2024. (Dok PWI Pusat)


LIPUTAN07|JAKARTA - Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengingatkan wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahwa PWI itu merah putih, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.


Hendry Ch Bangun yang dikenal dengan panggilan HCB mengingatkan itu dalam pidatonya ketika membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI DKI Jakarta Angkatan XVIII di Aula Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu, 30 Oktober 2024.


Menurut HCB, kegiatan OKK sangat bagus karena pembekalan bagi calon Anggota Biasa PWI agar mereka memahami kewajiban sebagai anggota PWI.


Mantan wartawan Kompas ini juga mengingatkan 50 peserta OKK bahwa PWI itu merah putih, PWI itu NKRI harga mati, PWI itu berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.


“Nggak ada yang lain, hanya itu aja. Jadi kalau wartawan mau nulis berita, kerangka berpikir kita adalah kita warga negara Indonesia ikut berjuang menjaga kedaulatan bangsa sebagaimana diputuskan dalam Kongres I PWI pada 1946,” kata Hendry.


Dijelaskan Hendry, bagi PWI, pertama-tama anggotanya harus warga negara Indonesia dan harus berprofesi sebagai wartawan.


Dalam menjalankan tugas, acuan wartawan itu tertuang dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) yakni Pancasila dan UUD 45, bukan tujuan yg lain.


“Itu yang harus ditekankan,” tambahnya.


Terkait polemik yang dialami PWI Pusat saat ini, Hendry mengatakan sebetulnya tidak ada masalah tapi ada orang-orang yang menginginkan ini jadi masalah.


“Kita ini yang sah. Kita ini yang memiliki SK Kemenhumkam, ada AHU-nya yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2024. Itu sah dari negara. Yang lain itu nggak punya,” tegas Hendry.


Ditambahkan Hendry, kalau dalam organisasi hanya ada satu SK Kemenhumkan. Kalau ada yang mengaku-ngaku PWI, harus dipertanyakan apa dasarnya.


“Bikin KLB apa, yang ikut hanya segelintir orang. Dalam organisasi itu kalau buat KLB harus ada dua pertiga yang hadir mengusulkan. Di Indonesia harus ada 26 provinsi. Kalau hanya 25 tetap tidak sah, apalagi ini hanya segelintir orang ya, tidak sah,” imbuhnya.


Menurut Hendry, jika ada yang mengaku-ngaku PWI atau Ketum PWI, biarkan saja.


“Kita yakin karena kita yg benar dan sah menurut UU, kita yang akan menjadi pihak yang benar,” ujarnya.


Sementara Ariando Dijan Winardi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI DKI Jakarta mengatakan, kegiatan OKK ini menjadi kegiatan pertama dan akan ada lagi kegiatan yang sama yang akan dilakukan oleh PWI DKI Jaya.


“Mungkin 2-3 kali dalam setahun kita akan buat kegiatan serupa,” kata Redaktur VOI Media ini.


Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan OKK harus dilakukan secara periodik.


Ia berharap dengan OKK ini peserta semakin memahami Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi wartawan yang profesional.


Kornelius Naibaho, Ketua Pokja PWI Jakart Barat menyampaikan dinamika PWI saat ini sangat luar biasa.


“Kami PWI Pokja Kota Jakarta Barat salah satu loyalis Ketum PWI yang diketuai Hendry Ch Bangun dan siap mendukung segala kegiatan beliau bersama Plt PWI Jaya yang diketuai Bang Donny. Salah satunya kegiatan OKK hari ini,” kata pria yang biasa dipanggil Kornel itu saat menyampaikan sambutan.


Dijelaskan Kornel, sebagai Ketua Pokja, hal berat yang ia lakukan adalah bagaimana menjalin keutuhan dari semua stakeholder yang ada di wilayahnya.


Ia juga menekankan bahwa dirinya melakukan kegiatan organisasi yang sehat.


Melalui kegiatan OKK ini, Kornel berharap akan melahirkan anggota PWI yang berkualitas, bermartabat, dan tidak membuat onar.


Kegiatan OKK ini menghadirkan tiga narasumber dari PWI Pusat dan PWI DKI Jakarta.


Abdillah, Bendahara PWI DKI Jakarta menyampaikan materi PD/PRT dan Kode Perilaku Wartawan anggota PWI.


Pemateri kedua Irmanto, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat memaparkan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).


Pemeteri ketiga Ary Julianto, Satgas Antihoax PWI Pusat menyampaikan materi UU Pers, Pedoman Pemberitaan, dan Media []

Selasa, 29 Oktober 2024

Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%


LIPUTAN07 |Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus membukukan kinerja yang solid dan sustain, dengan pertumbuhan laba 21,6% (yoy) pada Triwulan III 2024, menjadikan BSI masuk dalam bank dengan pertumbuhan laba lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional. Hampir semua indikator kinerja keuangan lainnya seperti aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat tumbuh dobel digit.


Per posisi hingga Triwulan III 2024, laba bersih BSI mencapai Rp5,11 triliun naik dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,20 triliun. Pertumbuhan laba yang sustain antara lain buah dari penerapan strategi bisnis yang tepat. BSI tetap fokus pada pembiayaan yang sehat dan sustain yakni di segmen konsumer dan ritel dengan komposisi 72,17% serta funding fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dengan komposisi 61,69% dari total DPK. Selain itu, BSI mengoptimalkan customer base yang saat ini mencapai 21 juta nasabah.  


Direktur Utama BSI Hery Gunardi bersyukur sampai saat Triwulan III 2024 kinerja BSI terus tumbuh solid, sehat dan sustain. ‘’Kami tetap tumbuh dobel digit sampai Triwulan III di tengah makro ekonomi yang cukup menantang dengan tingginya reference rate. Namun, BI mulai menurukan suku bunga acuannya.,’’ kata dia. 


BSI, lanjut Hery Gunardi, masih terus menumbuhkan segmen- bisnis yang potensial dengan kualitas terjaga sembari terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah terutama dari sisi digital. 


Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas bank, BSI menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,92% menjadi Rp301,22 triliun per posisi Triwulan III 2024 di mana komposisi DPK didominasi produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40% (yoy) menjadi Rp130,18 triliun. Adapun rasio dana murah (CASA) berada pada posisi 61,69%. 


Kenaikan tabungan sejalan dengan peningkatan customer base yang sejak merger rata-rata bertambah 2,5 juta nasabah pertahun. Untuk meningkatkan layanan, BSI terus memperbaiki layanan termasuk mempersiapkan SuperApps yang segera di-launching, selain menambah jumlah ATM, EDC, layanan QRIS, serta akses BSI Agen. 


Di sisi lain, DPK dari Tabungan Bisnis BSI sendiri per September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,83% (yoy). Tabungan Bisnis BSI merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan finansial bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. 


Untuk Tabungan Wadiah juga tumbuh 19,04%, BSI juga menawarkan nasabah produk yang khas syariah seperti Tabungan Haji BSI. Pada Triwulan III 2024, Tabungan Haji melonjak hingga 16,47% dengan penetrasi sebanyak 5,39 juta rekening. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan posisi BSI sebagai market leader Tabungan haji di Indonesia.   


Dengan struktur pendanaan yang baik, BSI dapat menawarkan pembiayaan kepada nasabah dengan kualitas terjaga. Tercatat pada Triwulan III 2024, total pembiayaan BSI mencapai Rp267,06 triliun tumbuh 15,28%, tumbuh diatas rata-rata industri yakni 11,30% per Agustus 2024. 


Semua segmen tumbuh positif double digit di mana segmen Wholesale tumbuh 12,17%, Retail 17,30% dan Consumer tumbuh 16,27%. Pertumbuhan pembiayaan yang positif diiringi dengan kualitas yang sehat dengan NPF Gross sebesar 1,97%. 


Dari beberapa produk pembiayaan BSI terdapat Produk Cicil Emas yang pertumbuhannya meningkat 143,41% dan memiliki NPF sebesar 0,00%. Produk ini merupakan unique product BSI yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi seiring dengan meningkatnya tren investasi emas. Pembiayaan cicil emas BSI naik 5-6 kali lipat sejak merger yang dipicu peningkatan harga emas secara signifikan.


Hery menambahkan dari disiplin pada fokus bisnis meningkatkan Pendapatan Margin Bagi Hasil bank sebesar Rp18,41 Triliun tumbuh 11,98% (yoy), sementara di sisi lain Fee Based Income juga tumbuh 30,14% (YoY) menjadi Rp3,94 Triliun, menjadikan PPOP BSI sebesar Rp8,52 triliun tumbuh 7,61% (YoY). Di sisi lain dengan kualitas terjaga ditandai dengan menurunnya NPF gross ke level 1,97% dan cost of credit ke level 0,97%.


Aset BSI per posisi September mencapai Rp371 triliun tumbuh 15,91% (YoY) dengan Return of Equity (ROE) berada pada posisi 17,59%.


Penetrasi Transaksi Digital BSI


Shifting transaksi nasabah ke digital juga terus meningkat tiap tahunnya. Transaksi melalui e-channel BSI mencapai 607 juta transaksi atau hampir 50x lipat transaksi di teller. Atau sekitar 97,94% transaksi nasabah BSI sudah menggunakan e-channel yang mencapai Rp709 triliun.


Untuk BSI Mobile, saat ini jumlah user mencapai 7,5 juta nasabah, dengan volume transaksi BSI Mobile mencapai Rp464,8 triliun dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 387,6 juta transaksi.


Hery menyampaikan untuk melengkapi layanan BSI Mobile, BSI dalam waktu dekat akan merilis SuperApps, yang merupakan pengembangan BSI Mobile yang diharapkan menjadi sahabat finansial, sosial, spiritual dan lifestyle. SuperApps ini akan sangat user friendly, dan memiliki fitur yang jauh lebih menarik yang membuat semua aktivitas keuangan nasabah menjadi mudah. Nantinya, pengajuan pembiayaan yang sifatnya sederhana dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa harus ke cabang.


Dukungan Komitmen Net Zero Emission Indonesia


BSI juga turut berkontribusi dalam melakukan green activity, di antaranya penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp62,5 triliun. Didominasi sektor SME (Rp34,1 triliun), Mikro (Rp15,1 triliun) dan pembiayaan SDA yang berkelanjutan (Rp6,7 triliun). 


Selain itu, kontribusi terhadap kemaslahatan umat juga dilakukan dengan menyalurkan lebih dari Rp189,6 miliar untuk program socioekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah serta avokasi.                                       


Tahun ini BSI berfokus pada proyek pembangunan fasilitas tempat ibadah baik permanen atau sementara guna memberikan kemudahan ibadah bagi masyarakat di fasilitas umum, membangun 20 Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia), membantu sebanyak 35 UMKM binaan dalam program Sentra UMKM BSI, dan juga optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa berprestasi untuk lebih dari 5.195 orang melalui program BSI Scholarship yang digagas bersama BSI Maslahat.

Rabu, 16 Oktober 2024

FENOMENA JAKSA AGUNG BURHANUDDIN


Oleh :Suparji Guru Besar Ilmu Hukum


Kejaksaan Republik Indonesia lahir seumuran dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasang surut, timbul tenggelamnya lembaga ini seiring dengan kesadaran masyarakat atas pentingnya hukum dan penegakkan hukum.


Kejaksaan di bawah Jaksa Agung Burhanuddin seolah mengingatkan kejaksaan di masa lalu di bawah Jaksa Agung Suprapto, yang menangkap perwira dan mengadili menteri. Kejaksaan yang tegas dan berani menegakkan hukum adalah keinginan masyarakat. Jaksa Agung Burhanuddin dengan nyali pantang mundur dan didukung jaksa-jaksa pidana khusus menindak para pelaku tindak pidana korupsi jumbo, dengan kerugian negara yang timbul adalah trilyunan rupiah, modus operandi tindak pidana yang sistemik dan sulit, dengan pelaku yang sulit tersentuh hukum. Terobosan, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restorative (RJ) juga digagasnya, ribuan perkara telah diselesaikan dengan mekanisme RJ. Respon cepat terhadap permasalahan-permasalahan penegakan hukum di kejaksaan, juga dilakukannya. Pada masa Jaksa Agung Burhanuddinlah kepercayaan publik tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik. Pada sisi yang lain, serangan balik pun terjadi menyerang marwah kejaksaan republik Indonesia.


Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas AlAzhar, berkomentar bahwa serangan balik itu hal yang lumrah, apalagi bagi para jaksa yang tangguh di bawah kepemimpinan Burhanuddin.


Selanjutnya, Suparji menegaskan jangan kendor pemberantasan korupsi. Kejaksaan buktikan tindak pelaku korupsi sawit baik orang maupun korporasinya, pasal tindak pidana pencucian uang pun dipasangnya sebagai instrumen upaya pengembalian kerugian keuangan negara trilyunan rupiah. Apalagi di tengah statemen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mensinyalir kerugian negara 300 trilyun rupiah.


Pada akhirnya Suparji berharap pemimpin kejaksaan yg tegas dan bernyali adalah cocok saat di tengah bersemangatnya pemerintahan baru untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi.


Kejaksaan harus terus berbenah untuk menepati harapan rakyat. Pemimpin ysng bekerja untuk rakyat, pastilah dibela oleh rakyat.


Dalam konteks penuntutan tindak pidana khusus, harus ada pendekatan taktis yang menekankan kerja tim, pertukaran posisi, dan fleksibilitas di lapangan. Penyelesaian perkara di tahap penuntutan harus lebih baik, persentase penyelesaiannya perlu ditingkatkan dengan didukung landasan kebijakan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus secara integral sejak tahap penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang mengedepankan tidak hanya pemidanaan terhadap pelaku namun juga dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan.


Penegakan hukum tidak hanya semata bertumpu pada aspek represif, namun juga harus dilakukan langkah-langkah preventif, seperti meningkatkan kapasitas personal jaksa dalam penyelamatan aset hasil tindak pidana khusus guna peningkatan pengembalian keuangan negara merupakan isu penting dalam penegakan hukum nasional.


Strategi penanganan tindak pidana khusus tidaklah mungkin hanya dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam strategi penanganan perkara tindak pidana khusus dilakukan dengan cara tepat memilih kasusnya, tepat memilih timnya, tepat kontruksi yuridisnya, tepat strategi pengungkapannya, tepat pembuktiannya dan tepat memilih momennya.


Cara-cara yang komprehensif dapat dilakkan dengan megintegrasikan pendekatan “Follow The Suspect” (siapa bertanggung jawab), “Follow The Money” (penelusuran uang/harta benda/kekayaan lain); “Follow The Asset” (pemulihan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara); “Corruption Impact Assesment /CIA)” (kerawanan-kerawanan pada tata kelola pemerintahan/BUMN/ BUMD.


Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, telah membangun fenomena penegakan hukum yang progresif dan humanis, dengan pendekatan komprehensif sehingga memberi dampak secara signifikan kepercayaan publik kepada pemerintah.[][]


Selasa, 01 Oktober 2024

Orang Bergaya Preman Serbu Kantor PWI Pusat, Kurung Ketum dan Bendum


 

Foto-foto tangkapan layar yang diunggah ke jaringan medsos memperlihatkan kondisi rusuh di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. (Dok PWI Aceh)


LIPUTAN07|JAKARTA - Puluhan orang tak dikenal dilaporkan merangsek masuk ke lantai 4 Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

 

Kejadian ini menimbulkan ketegangan, khususnya setelah sekelompok orang bergaya preman mengurung Ketua Umum (Ketum) dan Bendahara Umum (Bendum) PWI di Kantor Pusat PWI, lantai 4 Gedung Dewan Pers.

 

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, insiden ini terjadi sekitar pukul 11.20 WIB. Sekelompok orang yang terdiri dari puluhan orang tersebut menutup akses satu-satunya pintu keluar-masuk ruangan dengan cara memasang rantai dan menyegel pintu dengan kertas.

 

Akibat tindakan ini, Ketua Umum dan Bendahara Umum PWI Pusat tidak dapat keluar dari ruangan.

 

Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa tindakan pengurungan ini berlangsung cukup lama dan membuat situasi di lantai 4 Gedung PWI Pusat menjadi mencekam.

 

Beberapa staf dan anggota PWI yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung pun merasa khawatir dan tidak berdaya melihat situasi yang semakin memanas.

 

Berdasarkan penelusuran hukum, tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP dan Pasal 446 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

 

Pasal 333 ayat (1) KUHP menyatakan, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun."

 

Pasal ini sangat relevan mengingat perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan menghalangi kebebasan gerak Ketua Umum dan Bendahara PWI Pusat.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap insiden ini.

 

PWI Pusat sendiri telah menyatakan kecaman terhadap aksi yang mengganggu kebebasan dan keamanan para anggota organisasi mereka.

 

Sekjen PWI Pusat Iqbal Arsyad menyatakan mengutuk keras tindakan pengurungan dan intimidasi terhadap Ketua Umum dan Bendahara Umum. Komplotan penyerbu tersebut diduga orang-orang suruhan Zulmansyah Sekedang yang mengklaim diri Ketua Umum hasil KLB.

 

Menurut Iqbal, apa yang dilakukan adalah tindakan yang tidak beradab dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita.

 

"Pihak PWI Pusat meminta agar pelaku segera diidentifikasi dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap organisasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan kemerdekaan individu,” kata Iqbal.

 

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kasus ini bisa menjadi sorotan nasional terkait isu keamanan bagi organisasi pers.

 

Banyak pihak yang menunggu perkembangan kasus ini dengan harapan ada langkah hukum tegas untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan.[rls]

Senin, 30 September 2024

Hendry Ch Bangun: Tak Ada Dasar Kami Meninggalkan Kantor PWI



LIPUTAN07 |JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa PWI Pusat dengan tegas menolak PWI versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas kelompok tertentu.

 

Ia menegaskan, organisasi yang sah secara hukum tidak akan tunduk pada tekanan yang tak berdasar. 


Hendry juga memastikan bahwa PWI Pusat akan terus menjaga integritas organisasi serta tetap membuka peluang dialog demi solusi yang adil dan transparan.

 

“Kami akan menjaga Kantor PWI dan memastikan tidak ada anggota atau pihak luar yang masuk tanpa izin. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga integritas organisasi,” tegas Hendry Ch Bangun dalam rapat Pengurus Harian yang juga dihadiri Plt Pengurus Provinsi di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 30 September.

 

Hendry menyebut kelompok yang mengadakan KLB tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 


Kelompok yang berjumlah sekitar 30 hingga 40 orang tersebut sempat berusaha masuk ke Kantor PWI Pusat, namun ditolak.

 

Menanggapi surat dari Dewan Pers yang mengakui adanya dualisme dalam PWI, Hendry menyesalkan sikap tersebut dan berharap Dewan Pers tetap netral.

 

Ia menegaskan bahwa secara hukum, PWI yang dipimpinnya adalah satu-satunya organisasi yang sah, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Kumham) Nomor AHU-0000946.01.08 Tahun 2024 Tanggal 9 Juli 2024.

 

“Kami menghormati Dewan Pers, tetapi kami juga meminta agar Ketua Dewan Pers berlaku adil dan mengakui keputusan hukum yang sah. PWI di bawah kepemimpinan saya memiliki legalitas yang jelas. Oleh karena itu, kami tidak akan meninggalkan Gedung Dewan Pers. Gedung ini memang dibangun untuk PWI, meskipun saat ini dikelola oleh Kominfo dan Dewan Pers,” jelasnya.

 

PWI Pusat juga memastikan bahwa kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) akan terus berjalan. 


Hendry menegaskan, UKW adalah bagian penting dari tanggung jawab PWI untuk menjaga kualitas dan profesionalisme wartawan di Indonesia.

 

PWI Pusat meminta Dewan Pers tetap memberikan kewenangan kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) untuk melaksanakan UKW, seperti yang telah dilakukan sejak 2011.

 

Menurut Hendry, PWI sudah berkantor di Gedung Dewan Pers ini sejak gedung ini berdiri dan PWI menjadi organisasi tunggal, meski sekarang gedung ini milik pemerintah di bawah Kementerian Kominfo dan diisi Dewan Pers dan konstituen.


“Kami akan menjaga kondusivitas Gedung Dewan Pers bekerja sama dengan pihak keamanan. Situasi akan tetap terkendali, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai,” tambahnya.

 

Hendry Ch Bangun optimistis konflik internal ini dapat diselesaikan melalui dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif. Ia berharap, semua pihak bersikap bijak demi menjaga nama baik organisasi dan kepentingan bersama.[]



Berita dilengkapi beberapa foto Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.


Bagi yang ingin mendapatkan konfirmasi langsung ke Hendry Ch Bangun, silakan menghubungi +62 811-103-096.


Terima kasih.


(Rls)

Zulmansyah Sekedang Dkk Dukung Keputusan Dewan Pers



LIPUTAN07|JAKARTA – Dewan Pers telah mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri perselisihan internal yang berkepanjangan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 


Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 1103/DP/K/IX/2024, Dewan Pers secara resmi melarang Hendry C Bangun, mantan Ketua Umum PWI Pusat, beserta jajarannya untuk menggunakan kantor PWI yang berada di Gedung Dewan Pers mulai 1 Oktober 2024.


Keputusan tegas Dewan Pers ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, maupun pengurus PWI dari sejumlah daerah. Mereka mendatangi Gedung Dewan Pers untuk menyatakan solidaritas dan apresiasi atas langkah yang telah diambil. Mereka yang hadir berasal dari PWI Riau, PWI Bangka Belitung, PWI Banten, PWI Jabar dan PWI DKI Jakarta.


Ketua Dewan Penasehat PWI, Ilham Bintang, menjelaskan bahwa keputusan Dewan Pers ini merupakan pengakuan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI yang telah memilih pengurus baru. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan pengesahan resmi atas salah satu kepengurusan, namun sikap Dewan Pers telah memberikan legitimasi terhadap pengurus hasil KLB.


"Satu hal, surat itu, dan dan juga sikap Menkumham memberi pengakuan kepada eksistensi PWI hasil KLB. Namun, karena berdasar ketentuan ( imbauan) Kumham hanya boleh / sebaiknya satu PWI, maka sikap kedua institusi itu memutuskan sikap netral,” jelas Ilham Bintang.


Dampak bagi Hendry Ch Bangun


Dengan dikeluarkannya SK Dewan Pers ini, Hendry C Bangun dan kelompoknya secara resmi kehilangan hak untuk menggunakan fasilitas dan sumber daya PWI. Hal ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Hendry Ch Bangun yang sebelumnya ngotot mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PWI.


Keputusan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di internal PWI dan membuka jalan bagi terciptanya suasana kondusif untuk melakukan konsolidasi organisasi.


“Yang paling terpukul tentu HCB dan kawan-kawan, secara defacto dan dejure, mereka lah yang diusir dari gedung Dewan Pers,” ujar Ilham.


Ketua Umum PWI Pusat H Zulmansyah Sekedang menyebutkan pihaknya sudah menggelar Rapat Pleno PWI Pusat menyikapi surat Dewan Pers Nomor: 1103/DP/K/IX/2024. "Apresiasi untuk Dewan Pers yang bersikap tegas. Rapat Pleno PWI Pusat juga mendukung langkah Dewan Pers tersebut," jelas Zulmansyah. (Rls)

Ketum PWI Pusat HCB Dkk Terusir dari Gedung Dewan Pers

Suasana menjelang rapat pleno PWI di Kator PWI Jaya. Senin (30/9)


LIPUTAN07|JAKARTA – Dewan Pers secara resmi melarang Hendry Ch Bangun, bekas anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk berkantor di lantai 4 Gedung Dewan Pers Jakarta.


Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar oleh Dewan Pers pada 29 September 2024, menyusul adanya perselisihan internal di tubuh PWI.


Hendry Ch Bangun sebelumnya diberhentikan secara penuh oleh Dewan Kehormatan PWI, yang menilai bahwa ia telah melakukan sejumlah pelanggaran. 


Dengan pemberhentian ini, ia tidak lagi memiliki hak untuk berkantor di Gedung Dewan Pers atau menggunakan fasilitas di sana. 


Keputusan tersebut mengacu pada surat dari PWI yang diajukan kepada Dewan Pers pada bulan September 2024.


Dalam rapat pleno tersebut, Dewan Pers juga memutuskan untuk menangguhkan penggunaan ruang di Gedung Dewan Pers oleh kedua pihak yang berseteru dalam kepengurusan PWI. 


Hal ini dilakukan guna menjaga integritas Gedung Dewan Pers yang merupakan aset negara, serta memastikan tidak ada penggunaan ruang secara sepihak sebelum konflik internal selesai.


Selain larangan penggunaan ruang kantor, Dewan Pers dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga menunda pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI. 


"Penundaan ini akan berlaku hingga ada kesepakatan antara kedua kubu yang sedang berseteru. Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan proses sertifikasi wartawan berjalan dengan baik dan adil di bawah pengawasan Dewan Pers," kata Ninik, seperti dikutip Senin (30/9/2024).


Dewan Pers juga meminta kepada kedua kepengurusan PWI untuk segera menunjuk perwakilan yang dapat mewakili organisasi tersebut dalam Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA). 


Jika kesepakatan tidak tercapai, Dewan Pers menganggap bahwa PWI telah melepaskan haknya untuk memilih.


Langkah ini diambil oleh Dewan Pers untuk menjaga kelancaran operasional serta melindungi kepentingan seluruh anggota PWI. 


Dewan Pers berharap agar permasalahan internal di tubuh PWI dapat segera diselesaikan secara baik demi keberlanjutan organisasi tersebut.


 (Rls)

Kamis, 26 September 2024

Mantan Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari Mendapati Dirinya dilarang Masuk ke kantor PWI Pusat


LIPUTAN07 |Jakarta - Kamis (26/9/2024), suasana tegang menyelimuti Gedung Dewan Pers, lantai 4, saat mantan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, mendapati dirinya dilarang masuk ke kantor PWI Pusat—tempat yang selama lima tahun dipimpinnya dengan penuh dedikasi. Atal, yang sebelumnya datang untuk menghadiri acara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), memutuskan untuk sekadar melepas kangen dan melihat kantor yang pernah ia pimpin, namun mendapati situasi yang jauh dari harapannya.


“Saya hanya ingin melihat suasana kantor dan sekretariat PWI, tapi dilarang masuk oleh Dadang Rahmat,” ucap Atal dengan nada kecewa, menahan perasaan campur aduk. Keinginannya yang sederhana berubah menjadi momen yang penuh kejutan saat ia tiba di lantai 4. Pintu utama ruang kantor yang dulu penuh dengan hiruk pikuk kegiatan pengurus PWI kini terkunci rapat.


Tidak ingin menyerah, Atal mencoba menuju ruang sekretariat. Namun, ruang tersebut juga telah terkunci, mempertegas batasan yang kini memisahkannya dari tempat yang pernah menjadi pusat kepemimpinannya. "Terkunci ruang utama, saya ke ruang sekretariat, yang ternyata juga sudah dikunci," tambahnya.


Di tengah kebekuan ini, ada sedikit momen lega ketika seorang anggota sekretariat yang berada di dalam mengambil inisiatif untuk membuka pintu. Meski pintu utama tetap tertutup, Atal masih bisa merasakan sedikit akses ke bagian kecil dari tempat yang penuh kenangan baginya.


Keadaan semakin dramatis ketika Dadang Rahmat menyampaikan bahwa perintah untuk menutup pintu datang langsung dari Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Iqbal Irsad. Momen ini menjadi simbol dari perubahan besar di PWI Pusat, di mana Atal, yang dulunya memegang kendali penuh, kini mendapati dirinya terhalang dari akses ke ruang yang pernah menjadi saksi dari kepemimpinannya.


Sementara itu, penggantinya, Hendry Ch. Bangun, telah diberhentikan secara penuh dari keanggotaan PWI oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat akibat pelanggaran terhadap PD-PRT organisasi wartawan tertua di Indonesia. Ketegangan internal ini menambah beban emosional bagi Atal, yang seharusnya bisa menikmati kenangannya dengan lebih tenang.


Penolakan ini menggambarkan betapa dalamnya ketegangan yang kini menyelimuti PWI Pusat. Sebuah momen sederhana dan damai berubah menjadi simbol nyata dari konflik yang masih membayangi organisasi besar ini.


 ( rls)

Selasa, 24 September 2024

Volume Transaksi QRIS dan ATM BSI di Aceh Naik Double Digit Selama PON XXI


LIPUTAN07|Jakarta — Volume transaksi QRIS dan ATM PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama dua minggu gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara tumbuh hingga dobel digit dari biasanya. Hal itu menunjukkan kesuksesan BSI sebagai pendukung utama yang berkontribusi terhadap kelancaran transaksi finansial, selama ajang olah raga tertinggi tingkat nasional tersebut berlangsung di Bumi Serambi Mekah.


Data Perseroan menunjukkan pada periode 9-20 September 2024 atau selama PON XXI berlangsung, peningkatan volume transaksi QRIS BSI tumbuh 30% dari biasanya dengan nilai rata-rata sebesar Rp1,27 miliar. Sedangkan jumlah transaksi rata-ratanya sebanyak 9.667 kali, atau naik 23,8% dari biasanya. Sementara volume transaksi di ATM-ATM BSI juga mengalami peningkatan sebesar 10,6% dari biasanya dengan nilai rata-rata sebesar Rp115,2 miliar. Nilai itu diperoleh dari jumlah transaksi sebanyak 164.559 kali atau naik 8,8% dari biasanya.


Terkait penaikan kinerja ini Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kehadiran BSI selama PON XXI merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam memperluas literasi dan inklusi perbankan syariah di Indonesia. Dirinya berharap masyarakat, atlet, official, dan wisatawan yang hadir di Aceh bisa semakin mengenal produk dan layanan BSI, sehingga bisa menjadikan Perseroan sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual mereka ke depan tak hanya di Tanah Rencong.


“Alhamdulillah kami bisa secara langsung mendukung kelancaran transaksi finansial selama PON XXI. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, atlet, official, dan wisatawan yang mengakses BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual selama PON XXI. Semoga kehadiran BSI di PON XXI kemarin bisa semakin mendekatkan masyarakat dengan perbankan syariah dan masyarakat juga semakin mengenal produk dan layanan dari BSI,” kata Hery di Jakarta, 24 September 2024 kemarin.


Tak hanya itu, volume transaksi melalui mesin EDC BSI juga mengalami peningkatan 8,8 % dari biasanya dengan nilai rata-rata sebesar Rp339 juta. Volume transaksi rata-rata melalui BSI Smart Agent juga naik sekitar 5% atau senilai Rp 170,3 juta. Sementara rata-rata cash in via teller di cabang BSI selama PON XXI adalah sebesar Rp241,8 miliar dan cash out sebesar Rp237,6 miliar.


Adapun untuk turut menyukseskan acara tersebut, BSI memperkuat layanan secara masif. BSI sendiri selama PON XXI menyiapkan 910 mesin ATM untuk menunjang transaksi selama pesta olahraga nasional terbesar itu dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 206 mesin merupakan mesin ATM baru. Di mana sebanyak 117 unit tersebar di Banda Aceh, 54 unit di Lhokseumawe, dan 35 unit di Meulaboh.


BSI juga menghadirkan layanan digital payment berbasis QRIS dan EDC yang tersebar di berbagai merchant di Aceh. Total 45.866 merchant QRIS telah terdaftar, melampaui target 45.000 merchant. Sementara mesin EDC telah terpasang di 1.399 merchant.


BSI juga menyediakan uang tunai sebesar lebih dari Rp2,7 triliun. Ketersediaan uang tunai tersebut disiapkan di 16 Kantor Cabang, 137 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 7 Kantor Fungsional Funding (KFF). Dengan demikian BSI mampu menjamin bahwa kebutuhan tunai masyarakat selama PON terpenuhi.


“Selain infrastruktur perbankan, BSI juga memperhatikan kebutuhan spiritual para atlet dan pengunjung selama PON XXI kemarin. BSI menyiapkan mobil musholla di dua lokasi utama, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Lapangan Tembak Rindam. Delapan unit musholla knock down juga ditempatkan di berbagai venue seperti stadion, pelabuhan, dan pusat olahraga,” pungkas Hery.

Kamis, 19 September 2024

Film Indonesia "Women From Rote Island" lolos seleksi untukmengikuti kompetisi Piala Oscars ke 97 di Amerika Serikat


 LIPUTAN07 |Komite Seleksi Oscar Indonesia  yang diketuai aktor DeddyMizwar, Selasa (17/9) malam memutuskan mengutus film karya sutradara Jeremias Nyangoen, produksi  Bintang Cahaya Sinema dan Langit Terang Sinema itu untuk  mengikuti ajang Piala Oscars ke-97 untuk kategori Film Fitur Internasional.  Keputusan diambil setelah komite seleksi menonton beberapa film Indonesia Unggulan dan melanjutkan dengan diskusi yang mendalam. Pertunjukan khusus film dan diskusi  dilaksanakan di bioskop MD Pictures, kawasan Kuningan Jakarta. 

 

Sebelumnya, sekitar 16 judul film Indonesia terdaftar ikut dan telah diseleksi Komite  sejak awal bulan. Komite Seleksi Oscar Indonesia yang dibentuk oleh pengurus Persatuan Perusahaan Film Indonesia ( PPFI) dan telah diakreditasi oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) terdiri dari para profesional serta pengamat perfilman berjumlah 9 orang, mereka adalah : Deddy Mizwar , CesaDavid Lukmansyah, Edwin Nazir, Garin Nugroho, Ilham Bintang, Ratna Riantiarno, Slamet Rahardjo, ThoersiArgeswara dan Widyawati. 

 

 

Sinopsis Film  

 

"Women from Rote Island" bercerita tentang sebuah keluargadi Rote, Nusa Tenggara Timur, yang sedang berduka. Orpa(Merlinda Dessy Adoe) menjadi ibu tunggal dari tiga anak perempuan ketika suaminya, Abram, meninggal dunia. Orpa belum mau menguburkan jenazah Abram karena masih menantikan kepulangan anak perempuan sulungnya yang bernama Martha (Irma Novita Rihi). Martha merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di Malaysia. Setelah melalui penantian panjang selama delapan hari, Martha akhirnya pulang. Namun, perawakannya berubah total. Martha terlihat depresi dan menyimpan banyak luka di tubuhnya. Martha ternyata mengalami kekerasan seksual dari majikannya di Malaysia yang dipanggil Datuk. Alih-alih mendapatkan bantuan karena menjadi korban kekerasan, Martha justru malah menjadi korban kekerasan seksual lagi di kampung halamannya. Orpa dan keluarganya menjadi korban diskriminasi dari keluarga besarnya dan masyarakat sekitar setwlah melihat perubahan perilaku dari Martha.

 

 Sejak 1987 

 

Indonesia mulai berpartisipasi mengikuti ajang Piala Oscars untuk kategori Film Fitur Internasional Terbaik sejak 1987. Penghargaan diberikan setiap tahun oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk film panjang yang diproduksidi luar Amerika Serikat yang sebagian besar berisi non -Dialog bahasa Inggris. Namun sejauh ini belum berhasil memboyong piala begengsi itu.  Film " Nagabonar" yang disutradarai MT Risyaf dengan pemain utama Deddy Mizwar dan Nurul Arifin  merupakan film Indonesia pertama yang dikirim ke Academy Awards. Selain "Nagabonar",  film - film Indonesia yang pernah ikut berlaga di Piala Oscars antara lain "Surat dari Praha", "Turah", " Perempuan Tanah Jahannam", " Kucumbu Tubuh Indahku", " Ngeri Ngeri Sedap"  dan yang terakhir “Autobiography”.

 

 

Dalam rapat  Komsel, Deddy kembali mengharapkan dukungan dan peran aktif seluruh pihak yang terkait dengan industri film demi menyukseskan kesertaan Indonesia di PialaOscars. Lebih khusus  peran serta pemerintah yang digarisbawahi oleh aktor pemeran Naga Bonar supaya membiayai   promosi film itu di ajang Piala Oscars. " Hasil evaluasi kami, dukungan promosi film di Piala Oscars paling lemah. Sulit bagi panitia untuk menarik perhatian juri dan masyarakat di ajang itu. Padahal, misi kita tidak hanya untukmemboyong Oscars, melainkan juga meletakkan film Indonesia di dalam peta film  dunia, " papar Deddy Mizwar.

 

Perhelatan Oscars ke-97 akan diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2025, disiarkan secara langsung dari Dolby Theatre di Ovation Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat, ke lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia.

CHENEL YOUTUBE

Postingan Populer